MAKASSAR, INKAM — Panglima Kodam (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Bangun Nawoko, menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka, Makassar, Jumat (19/6/2026).
Pengukuhan dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta sejumlah pejabat instansi vertikal dan tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulsel secara resmi mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi, sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang baru.
Kehadiran Pangdam XIV/Hasanuddin dalam agenda tersebut menjadi simbol kuatnya sinergi lintas sektor antara TNI, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan, dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta percepatan pembangunan daerah.
Mayjen TNI Bangun Nawoko menegaskan, kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting, dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, peran BPKP sangat strategis dalam mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Usai prosesi pengukuhan, Pangdam XIV/Hasanuddin menyampaikan ucapan selamat kepada Mardiyanto Arif Rakhmadi, atas amanah baru yang dipercayakan untuk memimpin BPKP Sulawesi Selatan.
Ia berharap Kepala Perwakilan BPKP Sulsel yang baru, dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi dalam mengawal berbagai program pembangunan di daerah.
“Sinergi dan koordinasi yang telah terjalin dengan baik diharapkan terus diperkuat, demi mendukung pembangunan Sulawesi Selatan yang semakin maju dan berdaya saing,” ujar Pangdam.
Pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga pengawasan dalam mewujudkan pembangunan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
