MAKASSAR, INKAM – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, terus memperkuat tata kelola data hingga tingkat kelurahan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia bertema “Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Dalam Mewujudkan Data Statistik Sektoral yang Akurat” yang digelar di Aston Makassar Hotel & Convention Center, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Wiena Hardian Pratama serta Asniar, Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar.
Bimtek diikuti oleh aparatur kelurahan sebagai garda terdepan, dalam penyediaan dan pengelolaan data pembangunan di tingkat wilayah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, dalam sambutannya menegaskan, data kini menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, yang berbasis bukti atau evidence-based policy.
Menurutnya, kualitas kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki.
“Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan mendasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur kelurahan dalam pengelolaan data menjadi langkah strategis yang harus terus dilakukan,” ujarnya.
Roem menjelaskan kelurahan saat ini tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek sekaligus ujung tombak pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Oleh sebab itu, setiap program pembangunan membutuhkan dukungan data statistik yang berkualitas agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan warga secara nyata.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa implementasi Satu Data Indonesia (SDI) merupakan amanat nasional yang bertujuan memperbaiki tata kelola data pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung pelaksanaan SDIsebagai bagian dari penguatan sistem data hingga level pemerintahan paling bawah.
“Penyelenggaraan Satu Data Desa Kelurahan Indonesia harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, yakni standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk yang sama. Dengan prinsip tersebut, kualitas dan keterpaduan data dapat terus terjaga,” jelasnya.
Sebagai bagian dari implementasi SDDI, Pemerintah Kota Makassar juga mendorong penguatan Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik).
Program ini diarahkan untuk meningkatkan literasi statistik aparatur dan masyarakat, mendorong standardisasi pengelolaan data, mengoptimalkan pemanfaatan data dalam pembangunan, serta menciptakan agen-agen statistik di tingkat kelurahan.
Melalui kegiatan bimtek ini, peserta dibekali pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
Selain itu, aparatur kelurahan diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Roem berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret dalam membangun budaya pengelolaan data yang baik di lingkungan kelurahan.
Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan data statistik sektoral di tingkat kelurahan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Makassar.
“Melalui sinergi seluruh pihak, kita ingin mewujudkan tata kelola data yang semakin kuat, terintegrasi, dan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
