JAKARTA, INKAM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mulai menunjukkan tren pemulihan pada Maret 2026, setelah sebelumnya mengalami kontraksi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan kredit UMKM tumbuh positif sebesar 0,12 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp1.498,64 triliun, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga di level 4,60 persen.
Menurut Dian, pertumbuhan tersebut menjadi indikasi membaiknya aktivitas ekonomi domestik dan daya beli masyarakat, di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.
“Perbankan dan pelaku UMKM perlu mengembangkan ekosistem bisnis, yang mampu mendukung pemanfaatan kredit secara optimal dan berkesinambungan, seiring pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Dian.
Pertumbuhan kredit UMKM ditopang sektor mikro dan menengah, yang masing-masing tumbuh 0,20 persen dan 0,90 persen. Sementara kredit usaha kecil masih mengalami penurunan sebesar 0,49 persen.
Secara sektoral, pertumbuhan kredit UMKM terbesar berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp11,91 triliun atau tumbuh 4,20 persen.
Kemudian sektor aktivitas keuangan dan asuransi tumbuh Rp8,10 triliun atau 65,40 persen, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp2,53 triliun atau 3,50 persen.
OJK bersama pemerintah, terus memperkuat dukungan terhadap pembiayaan UMKM melalui penerbitan POJK Nomor 19 Tahun 2025, tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Regulasi tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, murah, dan inklusif, sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program stimulus, termasuk insentif Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM dan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor padat karya dan pariwisata.
