MAKASSAR, INKAM – Lembaga Survei Parameter Publik Indonesia (PPI) merilis hasil survei, evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Rilis tersebut digelar di Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani, Jalan AP Pettarani, Kamis (19/2/2026).
Survei ini dilakukan menjelang genap satu tahun masa kepemimpinan pasangan yang dikenal dengan akronim “Mulia”, tepat pada 20 Februari 2026.
PPI menyebut, survei ini bertujuan memotret capaian program prioritas, sekaligus membaca arah persepsi publik terhadap kepemimpinan di Kota Makassar.
Direktur PPI, Ras MD, menjelaskan, survei digelar secara independen untuk mengukur tingkat realisasi tujuh program prioritas, respons publik terhadap kebijakan strategis, serta tingkat kepuasan (approval rating) masyarakat terhadap kinerja Munafri–Aliyah.
“Survei ini memotret sejauh mana tujuh program prioritas berjalan, bagaimana respons publik terhadap kebijakan penertiban yang menjadi perbincangan, serta bagaimana persepsi umum masyarakat terhadap arah kepemimpinan saat ini,” ujar Ras dalam pemaparannya.
Survei dilaksanakan pada 5–14 Februari 2026 dengan melibatkan 600 responden, yang tersebar di 15 kecamatan di Makassar. Margin of error tercatat sebesar 4,08 persen, dengan tingkat kepercayaan di atas 95 persen.
Secara demografis, komposisi responden relatif berimbang antara laki-laki dan perempuan. Mayoritas responden beragama Islam (di atas 95 persen), dengan distribusi usia, profesi, dan tingkat pendidikan yang dinilai merepresentasikan struktur sosial masyarakat Makassar.
“Proses pengumpulan hingga pengolahan data memakan waktu sekitar 9–10 hari, sehingga hasilnya masih sangat aktual,” tambah Ras.
Dalam pemetaan persepsi publik terhadap empat aspek kehidupan sosial, PPI mencatat kondisi politik dinilai baik oleh 73 persen responden.
Sementara kondisi ekonomi dinilai baik oleh 61,7 persen responden, namun 31,7 persen lainnya menilai masih buruk.
Untuk aspek keamanan, lebih dari 70 persen responden menyatakan dalam kondisi baik, sedangkan 24,3 persen menilai buruk.
Adapun pada aspek penegakan hukum atau supremasi hukum, lebih dari 74 persen responden menilai baik dan 15,8 persen menyatakan buruk.
“Secara umum empat aspek ini berada dalam kategori baik. Namun persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi yang menembus angka 30 persen, menjadi catatan penting bagi pemerintah,” jelas Ras.
Terkait isu paling mendesak di Kota Makassar, sebanyak 49,5 persen responden menyebut persoalan ekonomi sebagai masalah utama.
Disusul isu keamanan (9,8 persen), pelayanan masyarakat (7,8 persen), infrastruktur (7,3 persen), lingkungan (7 persen), serta kesehatan dan pendidikan yang masing-masing berada di bawah 5 persen.
Secara lebih spesifik, tiga persoalan yang paling dirasakan warga adalah tingginya harga kebutuhan pokok (35,2 persen), sulitnya lapangan pekerjaan (16,7 persen), dan persoalan banjir (15,3 persen).
Salah satu temuan utama survei ini adalah tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Munafri–Aliyah yang mencapai 80,1 persen. Artinya, delapan dari sepuluh warga Makassar menyatakan puas terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Angka 80,1 persen tergolong sangat tinggi, jika dibandingkan dengan tren approval rating kepala daerah di sejumlah wilayah lain di Indonesia,” ungkap Ras.
PPI juga mencatat tingkat kepuasan tersebut relatif merata di seluruh segmen usia, mulai dari Gen Z, milenial, Gen X hingga lansia, dengan tingkat kepuasan di atas 75 persen pada masing-masing kelompok.
Capaian ini dinilai menjadi modal sosial dan politik yang kuat bagi Munafri–Aliyah, untuk melanjutkan agenda pembangunan, dengan catatan perlunya perhatian serius terhadap sektor ekonomi, yang masih menjadi perhatian utama publik.
