MAKASSAR, INKAM — Ketua Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin, menyoroti masih minimnya ruang bagi karya seni dan musik daerah di tanahnya sendiri.
Hal itu disampaikannya, dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pemajuan Kebudayaan Tak Benda dan Penyusunan Peraturan Gubernur, tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.
Ilham mengungkapkan keprihatinannya, melihat karya-karya seniman lokal, yang justru belum menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.
Ia mencontohkan, generasi muda ke depan dikhawatirkan, tidak lagi mengenal lagu-lagu daerah, seperti Anging Mammiri atau musik Bugis-Makassar, karena ruang publik lebih banyak dipenuhi lagu pop dan musik luar negeri.
“Kadang-kadang kita sedih melihat karya seni seniman kita. Mereka tidak bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Bisa jadi anak cucu kita nanti tidak tahu lagi lagu daerah Bugis-Makassar,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya memberi ruang khusus bagi musik daerah di ruang publik, mulai dari kafe, hotel, hingga pusat hiburan. Menurutnya, praktik ini telah lama diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia.
“Coba ke Manado, Ambon, Jawa, Sumatra. Di rumah makan dan ruang publik mereka, lagu daerah selalu diputar. Bahkan di Toraja, anak-anak sudah bisa menyanyi lagu daerah dan tampil di festival. Itu luar biasa,” ungkap Ilham.
Ia juga menyoroti realitas ironis yang masih terjadi, di mana musisi lokal terkadang diminta berhenti, ketika menyanyikan lagu daerah di kafe atau tempat hiburan.
Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan belum adanya kesadaran kolektif, untuk melindungi dan memajukan seni musik lokal.
Ilham menyambut baik perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan, yang mendorong pemajuan kebudayaan secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada musik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya.
Ia pun menegaskan, Sulawesi Selatan patut bersyukur, karena telah memiliki peraturan daerah tentang kebudayaan, serta rancangan regulasi lanjutan yang ditargetkan disahkan pada 2026, yang di dalamnya turut mengakomodasi seni musik.
“PAPPRI memang fokus pada seni musik. Goal kami jelas, jangan sampai karya anak daerah yang begitu bagus, tidak punya ruang untuk dinikmati publik. Dengan adanya payung regulasi, ini akan mendorong musisi dan seniman terus berkarya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, menegaskan, kebudayaan tak benda merupakan warisan yang sangat berharga dan harus dijaga bersama.
“Kebudayaan tak benda mencakup bahasa, musik, tarian, dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat Sulawesi Selatan. Ini adalah kekayaan budaya nasional yang wajib kita lestarikan, agar dapat diwarisi generasi mendatang,” ujarnya.
Menurut Hendra, FGD ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan Peraturan Gubernur, tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan, yang akan menjadi fondasi penting dalam menjaga warisan budaya tak benda di Sulawesi Selatan.
Ia berharap, regulasi tersebut mampu menjadi rambu dalam mengembangkan kebudayaan, tanpa menghilangkan nilai-nilai kekhasan daerah, sekaligus menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya.
“Harapan kami, strategi pemajuan kebudayaan tak benda ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan, agar upaya pelestarian budaya dapat dilakukan secara lebih konkret di daerah masing-masing,” pungkasnya.
