MAKASSAR, INKAM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi langkah PT Pegadaian, yang menghadirkan inovasi layanan keuangan digital melalui peluncuran aplikasi Tring, dalam Festival Tring Pegadaian 2025 di Mall Ratu Indah Makassar, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini dianggap selaras dengan semangat Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, yang mendorong masyarakat semakin melek literasi keuangan, dan bijak memilih lembaga keuangan resmi.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulselbar, Arif Machfoed, menyampaikan apresiasinya kepada Pegadaian, dan seluruh mitra yang berpartisipasi.
“Saya ingin berterima kasih dan salut kepada Pegadaian, yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ini sejalan dengan semangat Bulan Inklusi Keuangan, yang digelar setiap tahun oleh OJK,” ujarnya.
Arif menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua lembaga yang mengaku sebagai “pegadaian” memiliki izin resmi.
“Selain Pegadaian milik negara, ada juga lembaga serupa yang belum berizin. Masyarakat harus berhati-hati dan memastikan legalitasnya sebelum bertransaksi,” tegasnya.
Ia menambahkan, transaksi di lembaga keuangan ilegal berisiko tinggi, karena tidak ada perlindungan hukum yang jelas.
“Jika terjadi masalah, OJK sulit memfasilitasi penyelesaian sengketa, karena lembaga tersebut tidak terdaftar dan tidak diawasi secara resmi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Arif menyoroti pentingnya transparansi dan kewajaran bunga atau imbal hasil dalam industri keuangan.
“Biasanya lembaga yang tidak berizin, menawarkan bunga atau keuntungan yang jauh di atas ketentuan pemerintah. Ini harus diwaspadai, karena sering kali berujung pada kerugian masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, Pegadaian merupakan lembaga resmi yang telah berizin penuh, dan menjadi pionir dalam layanan keuangan berbasis emas di Indonesia.
“Sekarang produk Pegadaian bukan hanya gadai, tetapi juga investasi emas. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Antam, karena bisa beli emas langsung di Pegadaian yang dijamin stok fisiknya,” ujarnya.
Arif kemudian menyinggung pentingnya kehati-hatian masyarakat, dalam memilih investasi emas.
Ia mencontohkan kasus Golden Traders yang sempat marak pada 2008–2010, menawarkan investasi emas tanpa kepemilikan fisik.
“Akhirnya terbukti penipuan dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Berbeda dengan Pegadaian yang wajib memiliki emas fisik, sebagai jaminan atas setiap sertifikat elektronik emas yang diterbitkan,” ungkapnya.
OJK, lanjut Arif, terus berkomitmen memperkuat literasi dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat.
“Kami berharap masyarakat hanya mempercayakan transaksi ke lembaga keuangan berizin seperti Pegadaian, agar terlindungi dan aman secara hukum,” tutupnya.
