MAKASSAR, INKAM — Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali menegaskan komitmennya, sebagai kampus yang aman, inklusif, dan berpihak pada pemberdayaan perempuan.
Hal itu disampaikan dalam kuliah umum, yang menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., di Ruang Senat Rektorat Unhas, Sabtu (24/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Arifatul mengapresiasi langkah nyata Unhas, dalam membentuk dan menguatkan fungsi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).
Menurutnya, Unhas merupakan salah satu kampus yang paling responsif terhadap isu kekerasan gender.
“Kampus ini sudah sangat sensitif gender. Kasus-kasus kekerasan langsung disikapi dengan serius. Ini sejalan dengan harapan kami, agar tidak ada lagi kekerasan di lingkungan pendidikan,” ujar Menteri Arifatul.
Rektor Unhas, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, menegaskan, pembentukan Satgas PPKS dilakukan melalui proses seleksi ketat.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan lembaga, terhadap keberlanjutan operasional satgas.
“Satgas ini kami bentuk bukan sekadar formalitas. Prosedurnya panjang dan kami ingin mereka bekerja profesional, independen, dan mendapat dukungan penuh dari pimpinan universitas,” katanya.
Lebih jauh, Rektor Unhas juga menyampaikan bahwa institusinya berperan strategis, sebagai penyeimbang antara kawasan barat dan timur Indonesia.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui berbagai program afirmatif, seperti alokasi 50 persen beasiswa pascasarjana untuk perempuan.
“Kami percaya, perempuan adalah pilar utama bangsa. Mereka harus diberikan akses, dukungan, dan kepercayaan untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang berkeadaban,” lanjut Prof. Jamaluddin.
Dalam kuliah umum ini, Menteri Arifatul juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk mengatasi kekerasan, baik secara preventif maupun responsif.
Ia menyebut, gawai dan media sosial sebagai tantangan baru, yang turut memicu kekerasan psikis maupun verbal.
“Perlu ruang dialog yang lahir dari keprihatinan kolektif. Kita tak bisa membangun generasi emas 2045, jika perempuan tidak berdaya dan anak-anak tidak terlindungi,” tegasnya.
Ketua Satgas PPKS Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingngi, SH, memaparkan bahwa berdasarkan survei internal, 77 persen dosen di Indonesia mengakui kekerasan seksual di kampus, namun 63 persen kasus tidak dilaporkan.
Oleh karena itu, sistem pelaporan dan perlindungan terus diperkuat.
Unhas juga telah menyusun program orientasi mahasiswa baru (ospek) berbasis edukasi antikekerasan, serta assessment sosial kampus untuk mengenali pola dan potensi kekerasan lebih dini.
Langkah-langkah ini mendapat sambutan positif dari Menteri PPPA, yang berharap Unhas menjadi teladan nasional dalam membangun budaya kampus yang aman, adil, dan berkeadilan gender.
