INKAM, JAKARTA – Dalam semangat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Serikat Pekerja PLN (SP PLN) bersama Forum Komunikasi Serikat Pekerja BUMN (Forkom BUMN), menggelar pertemuan strategis di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (20/5/2025).
Agenda utama pertemuan ini adalah menyerap aspirasi pekerja, dan menyusun langkah kolektif, dalam mengawal arah transformasi BUMN, di tengah implementasi visi pemerintahan Prabowo–Gibran.
Dihadiri oleh berbagai elemen serikat pekerja dari perusahaan-perusahaan milik negara, seperti FSP Pertamina Bersatu, Federasi Serikat Pekerja Perkeretaapian, SP Kimia Farma, SP Pegadaian, hingga SP PLN, pertemuan ini menyuarakan pentingnya menjaga keseimbangan antara transformasi korporasi dan perlindungan hak-hak pekerja.
Ketua SP PLN sekaligus Koordinator Forkom BUMN, M. Abrar A, menegaskan, perubahan kebijakan, terutama menyangkut entitas baru bernama Danantara, harus dilakukan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.
“Kami tidak menolak perubahan, tapi garis merah kami jelas: tidak boleh ada penurunan kesejahteraan pegawai,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Abrar menyoroti bahwa Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai momentum konsolidasi pekerja, untuk bersatu menjaga keberlangsungan reformasi yang berkeadilan.
Ia menambahkan, serikat pekerja tetap menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah, dalam proses transisi ini.
Senada dengan itu, Presiden FSP Perkeretaapian, H. Edi Suryanto, menyampaikan, transformasi seharusnya tidak melupakan peran vital tenaga kerja.
“Kita berdiri di sini bukan untuk menolak kemajuan, tapi memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dengan keadilan dan keberpihakan pada manusia yang menggerakkannya,” ujarnya.
Forkom BUMN juga menyampaikan kekhawatiran atas minimnya transparansi, dalam pembentukan Danantara, dan dampaknya terhadap sistem tata kelola serta kesinambungan karier para pekerja.
Menurut Forkom, perubahan yang terlalu terburu-buru dan eksklusif, berpotensi menimbulkan keresahan serta ketimpangan.
Sebagai tindak lanjut, Forkom BUMN akan mengajukan audiensi strategis dengan tiga institusi utama, yakni Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, dan manajemen Danantara.
Tujuannya, untuk menyampaikan rumusan sikap kolektif, serta menjamin partisipasi pekerja dalam proses transformasi.
Forkom menegaskan, reformasi BUMN harus tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
“Kami siap mengawal Asta Cita pemerintah dengan semangat kebersamaan, tapi pemerintah juga harus memastikan bahwa transformasi tidak meninggalkan buruh BUMN,” pungkas Abrar.
Melalui pertemuan ini, Forkom BUMN kembali meneguhkan komitmennya, sebagai mitra strategis pemerintah, untuk mewujudkan BUMN yang sehat, kompetitif, dan mampu menyejahterakan seluruh insan pekerjanya.
