INKAM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan kesiapannya, menghadapi tekanan ekonomi global, yang ditimbulkan oleh Perang Dagang Global 2.0.
Melalui forum “Sulsel Talk” yang digelar Rabu (14/5/2025) di Kantor Perwakilan BI Sulsel, Sekretaris Daerah Sulsel, Dr. Jufri Rahman, mengatakan, forum ini menjadi ruang strategis, untuk merumuskan langkah konkret menjaga ketahanan ekonomi daerah.
Bank Indonesia melalui Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, menyampaikan bahwa perekonomian Sulsel tumbuh kuat, dengan capaian 5,78 persen pada kuartal I-2025.
Pertumbuhan ini meningkat dibanding kuartal IV-2024, yang berada di angka 5,18 persen.
Rizki menegaskan, Sulsel kini berada di posisi lima besar provinsi, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi bahkan mencatat angka tertinggi nasional, sebesar 6,40 persen (year-on-year).
Sulawesi Selatan menjadi kontributor utama dengan sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan sebagai pendorong utama ekonomi.
Pemprov Sulsel menyadari bahwa gejolak global, seperti ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dapat berdampak pada fluktuasi harga dan gangguan rantai pasok.
Namun Jufri menyebut, dominasi ekspor Sulsel ke Jepang dan Tiongkok, sejauh ini membuat dampaknya relatif terkendali.
“Ekspor kita sebagian besar ke Jepang dan Tiongkok, jadi dampaknya belum terlalu besar, tapi kita tetap harus waspada,” kata Jufri dalam sambutannya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, dalam menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Forum ini juga menghadirkan pembicara dari OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, serta ekonom senior INDEF, Dr. Aviliani.
Keduanya memaparkan pentingnya penguatan sektor jasa keuangan dan kebijakan ekspor, dalam merespons tantangan global yang tak menentu.
Dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Sulsel berharap diskusi dalam forum ini, menjadi acuan dalam merancang langkah strategis ke depan.
Termasuk di dalamnya, masukan untuk penyusunan arah kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan responsif, terhadap dinamika ekonomi dunia.
