INKAM, MAKASSAR – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya, dalam mendukung kesejahteraan pekerja media, lewat program penyediaan rumah subsidi.
Bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), program ini menyediakan 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia, dengan target bertambah menjadi 3.000 unit.
Penyerahan simbolis kunci rumah pertama dilakukan di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025), oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.
Kegiatan ini ditayangkan secara langsung di sejumlah kantor cabang BTN, termasuk di Kantor Cabang Makassar, yang juga menggelar seremoni bersama insan media.
BTN Kantor Cabang Makassar menjadi salah satu garda depan, dalam menyukseskan program ini di wilayah timur Indonesia.
CLU Head Subsidi BTN Makassar, Teguh Ikrawansyah, mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi seluruh proses pengajuan pembiayaan rumah bagi wartawan di Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
Ia menegaskan, tidak ada kuota per wilayah, sehingga siapa cepat, dia dapat.
“BTN Makassar siap mendampingi wartawan, mulai dari konsultasi hingga pengajuan kredit. Selama syarat dipenuhi, semua wartawan berkesempatan memiliki rumah impian dengan skema pembiayaan yang ringan,” ujar Teguh.
Ia juga menambahkan, program ini tidak membatasi lokasi proyek, wartawan bebas memilih pengembang yang mereka kehendaki.
Mekanisme pengajuan rumah subsidi terbilang mudah. Wartawan hanya perlu menyiapkan dokumen seperti KTP, NPWP, surat keterangan bekerja, surat nikah (jika ada), serta bukti keanggotaan dalam organisasi atau asosiasi media.
Proses ini akan didampingi sepenuhnya oleh tim BTN, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
Adapun skema pembiayaannya sangat bersahabat. BTN menawarkan bunga tetap 5 persen selama maksimal 20 tahun, uang muka hanya 1 persen, serta bantuan subsidi uang muka (SBUM) dari pemerintah sebesar Rp 4 juta.
Skema ini sangat membantu jurnalis yang selama ini kesulitan mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) konvensional.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, program ini bukan bentuk intervensi terhadap independensi pers.
Ia bahkan mendorong wartawan tetap kritis, dalam mengawal mutu pembangunan hunian tersebut.
“Kami ingin wartawan menjadi mitra yang kritis, bukan hanya penerima bantuan,” ujarnya dalam sambutannya.
Program ini tak hanya menjawab kebutuhan dasar wartawan akan hunian layak, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas peran strategis mereka, dalam menjaga demokrasi dan menyuarakan kepentingan publik.
