INKAM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025.
Hasilnya menunjukkan, peningkatan signifikan pada dua indeks utama: literasi keuangan sebesar 66,46 persen dan inklusi keuangan sebesar 80,51 persen.
Angka ini meningkat dibandingkan hasil survei tahun sebelumnya, yang mencatatkan masing-masing 65,43 persen dan 75,02 persen.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan, tren peningkatan ini merupakan hasil dari strategi literasi keuangan yang konsisten.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menambahkan, metodologi yang digunakan telah disesuaikan dengan kebutuhan data nasional.
Survei SNLIK 2025, menjadi bagian penting dari kerja sama strategis antara OJK dan BPS, yang dilaksanakan untuk kedua kalinya.
Data ini akan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan sektor jasa keuangan, khususnya untuk peningkatan akses dan pemahaman masyarakat, terhadap layanan keuangan.
Penghitungan SNLIK dilakukan dengan dua metode. Metode pertama, disebut Metode Keberlanjutan, mempertahankan cakupan sembilan sektor jasa keuangan dan penyelenggara sistem pembayaran.
Metode kedua, Metode Cakupan DNKI, menambahkan cakupan pada BPJS, koperasi simpan pinjam, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Metode Keberlanjutan menghasilkan indeks literasi keuangan 66,46 persen dan inklusi keuangan 80,51 persen.
Sementara itu, Metode Cakupan DNKI mencatat angka yang lebih tinggi, dengan indeks inklusi keuangan mencapai 92,74 persen.
Literasi dan inklusi keuangan syariah juga mulai diperhatikan, dengan indeks masing-masing 43,42 persen dan 13,41 persen.
OJK mencatat, peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penetrasi digitalisasi sektor keuangan dan program-program edukasi keuangan.
Namun, disparitas antar wilayah dan kelompok masih menjadi tantangan besar.
SNLIK 2025 melibatkan 10.800 responden dari 34 provinsi, dengan rentang usia 15 hingga 79 tahun.
OJK berharap, hasil ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi menyeluruh, dan pijakan untuk langkah-langkah strategis di masa depan.
