INKAM, MAKASSAR – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sulawesi Selatan, menggelar acara buka puasa bersama, di Almadera Hotel Makassar, Minggu (9/3/2025).
Mengusung tema “Menguatkan Kolaborasi Membangun Pariwisata”, kegiatan ini menjadi ajang diskusi, terkait tantangan yang dihadapi industri perjalanan wisata di Sulsel.
Ketua DPD ASITA Sulsel, Didi L. Manaba, menyoroti dampak pemotongan anggaran, terhadap keberlangsungan usaha biro perjalanan wisata.
Ia berharap pemerintah provinsi serta pemerintah kota/kabupaten di Sulawesi Selatan, dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih berpihak pada industri pariwisata.
“Saat ini, yang masih berjalan hanya segmen umroh, sementara segmen Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) hampir mati. Bisnis kami sedang tidak baik-baik saja, dan kami membutuhkan dukungan,” ujarnya.
Didi menekankan pentingnya peran maskapai penerbangan, asuransi, serta lembaga pendidikan, dalam membangun kembali industri pariwisata.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara berbagai sektor, dapat membantu biro perjalanan wisata bangkit dari keterpurukan.
“Kami butuh kebijakan yang memberikan kepastian bagi bisnis travel agent, agar tetap bertahan dan berkembang,” tambahnya.
Salah satu usulan yang disampaikan ASITA Sulsel adalah penerapan regulasi, yang mewajibkan wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan, menggunakan jasa biro perjalanan wisata lokal.
Ia mencontohkan beberapa negara dengan industri pariwisata maju, yang telah menerapkan kebijakan serupa, guna melindungi dan memperkuat ekosistem bisnis perjalanan wisata di daerahnya.
“Kami ingin pemerintah daerah, khususnya dinas pariwisata provinsi dan kota/kabupaten, mempertimbangkan kebijakan yang mewajibkan wisatawan menggunakan biro perjalanan wisata setempat. Ini penting untuk menjaga keberlangsungan industri pariwisata lokal,” tegasnya.
Melalui diskusi ini, ASITA Sulsel berharap adanya peraturan yang lebih berpihak pada industri pariwisata, dan memberikan kepastian bisnis bagi agen perjalanan.
Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih berdaya saing, dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
