INKAM, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah hukum tegas, terhadap dua penyelenggara Fintech P2P Lending, TaniFund dan Investree, yang terbukti tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum, dan mengabaikan rekomendasi pengawasan. Kedua perusahaan telah dicabut izin usahanya oleh OJK.
Pasca pencabutan izin, TaniFund secara resmi dibubarkan.
Tim Likuidasi TaniFund telah mengumumkan pembubaran perseroan melalui media dan Berita Negara pada awal Agustus 2024.
Selama proses tersebut, OJK menerima tujuh pengaduan dari masyarakat hingga akhir tahun.
Untuk menyelesaikan hak dan kewajiban, masyarakat diarahkan berkoordinasi langsung dengan Tim Likuidasi TaniFund.
Di sisi lain, dugaan tindak pidana oleh entitas tersebut juga telah dilaporkan OJK kepada aparat penegak hukum, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
Sementara itu, Investree tercatat menerima 85 pengaduan setelah pencabutan izin.
Rapat Umum Pemegang Saham Investree telah menetapkan Tim Likuidasi, untuk menangani dampak kepada pengguna.
OJK juga melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) terhadap Direktur Utama Investree, AAG, yang dijatuhi hukuman maksimal.
Meskipun telah dijatuhi sanksi, OJK menegaskan, hukuman tersebut tidak menghapus dugaan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pihak terkait.
Penegakan hukum atas kasus Investree juga dilakukan melalui kerja sama erat antara OJK, Polri, dan Interpol.
Selain itu, OJK menanggapi kasus eFishery yang ramai diperbincangkan publik.
Namun ditegaskan bahwa eFishery bukan lembaga jasa keuangan, dan tidak berada di bawah pengawasan OJK.
Meski begitu, OJK tetap memantau dampaknya terhadap lembaga jasa keuangan lainnya, demi menjaga stabilitas sistem keuangan.
