INKAM, MAKASSAR – Kinerja APBN Sulawesi Selatan hingga 31 Desember 2024, mencatat hasil yang memuaskan, terutama di sektor belanja dan penerimaan negara.
Total belanja mencapai Rp57,36 triliun atau 97,73% dari pagu, tumbuh 4,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan peran APBN, sebagai penopang utama ekonomi regional.
Menurut Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, penerimaan pajak Sulawesi Selatan mencapai Rp13,80 triliun, atau 100,29% dari target tahun 2024.
“Sektor perdagangan, jasa keuangan, dan administrasi pemerintahan, menjadi kontributor utama penerimaan pajak di Sulsel,” ungkapnya.
Namun, beberapa sektor mengalami kontraksi. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurun akibat perlambatan di sektor pertambangan dan transportasi laut.
Selain itu, penerimaan pajak lainnya juga turun 18,45%, akibat penurunan setoran bunga penagihan PPh dan PPN.
Meski begitu, kenaikan setoran PPh 21 dan tunggakan PBB sektor perkebunan, mampu menyeimbangkan penerimaan pajak.
Di sisi kepabeanan dan cukai, Sulawesi Selatan mencatat penerimaan sebesar Rp490,82 miliar atau 101,94% dari target.
Peningkatan penerimaan Bea Masuk sebesar 100,51% (yoy) menjadi salah satu faktor utama, didukung oleh lonjakan impor.
Selain itu, ekspor kakao yang kembali aktif, juga berkontribusi pada kenaikan penerimaan Bea Keluar sebesar 104,77% (yoy).
Sayangnya, penerimaan dari cukai masih mencatatkan kontraksi sebesar 5,1% (yoy) akibat penurunan produksi tembakau sebesar 4,3% (yoy).
Kenaikan tarif cukai sebesar 2,7% pada 2024 turut menekan penjualan rokok.
“Kami terus meningkatkan pengawasan untuk menekan peredaran rokok ilegal,” jelas Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Sulbagsel, Alimuddin Lisaw.
Upaya pengawasan Bea Cukai Sulsel menunjukkan hasil positif.
Hingga akhir 2024, sebanyak 19,99 juta batang rokok ilegal berhasil ditindak, dengan potensi kerugian negara yang dicegah mencapai Rp17,90 miliar.
Selain itu, pengawasan atas narkotika berhasil mencatat 96 kasus penindakan.
Selain sektor penerimaan, pengelolaan aset negara juga menjadi sorotan.
Hingga akhir 2024, penerimaan PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencapai Rp222,35 triliun.
Sementara itu, penerimaan dari lelang mencapai Rp43,9 triliun, dilakukan secara online melalui Portal Lelang Indonesia.
Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Supendi, menegaskan, realisasi belanja yang tinggi serta optimalisasi penerimaan, menjadi kunci keberhasilan APBN Sulsel.
“APBN berperan penting sebagai landasan ekonomi Sulsel, untuk menghadapi tantangan di tahun 2025,” pungkasnya.