INKAM, MAKASSAR – Untuk menjaga kestabilan pasokan dan mengurangi disparitas harga antar daerah, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) tahun
2024.
Gerakan ini diluncurkan melalui berbagai program pengendalian inflasi, seperti peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) intra-Sulampua dan antar wilayah, pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat Kabupaten/Kota, serta perluasan Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala.
Semua program ini diusung dalam GNPIP wilayah Sulampua, dengan tema “Memperkuat Sinergi Dalam Menjaga Stabilitas Pasokan dan Distribusi Pangan” yang digelar di Gorontalo, pada 26 September 2024.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, inflasi di Sulampua masih terjaga dengan baik.
Namun, wilayah Sulampua, sebagai kawasan terluas di Indonesia dengan geografis kepulauan, menghadapi tantangan besar dalam hal biaya distribusi, terutama di daerah-daerah yang bukan sentra produksi.
Beberapa wilayah di Sulampua masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai, sehingga memerlukan pasokan dari daerah lain, baik dari intra-Sulampua maupun luar wilayah Sulampua.
Destry menambahkan, kondisi tersebut memicu tingginya disparitas harga antarprovinsi di wilayah tersebut.
Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu dan infrastruktur penunjang produksi pangan yang belum optimal, turut meningkatkan risiko volatilitas harga pangan di Sulampua.
Oleh karena itu, menurutnya, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) harus diperkuat, terutama untuk mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan memperluas MDC sebagai kios pengendali inflasi.
Lebih lanjut, Destry juga menekankan pentingnya mengendalikan inflasi pangan, tidak hanya ketika harga komoditas meningkat, tetapi juga saat harga menurun.
Dalam hal ini, pengelolaan pascapanen dan hilirisasi produk, termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai offtaker, perlu didorong secara berkelanjutan.
Hal ini penting, untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan jangka panjang.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ferry Irawan, juga mendukung langkah sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulampua.
Ferry menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan pasokan dan distribusi pangan, yang dilakukan melalui program penguatan infrastruktur, revitalisasi Rice Milling Unit (RMU), serta peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan petugas penyuluh lapangan.
Ferry juga menambahkan, penguatan peran BUMD Pangan sebagai offtaker petani sangat penting, untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan di daerah.
Dalam hal ini, BUMD Pangan berperan sebagai jembatan antara petani dan pasar, sehingga harga komoditas dapat dikendalikan dengan lebih baik dan distribusi pangan terjaga.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Gorontalo, Mohammad Rudy Salahuddin menegaskan, GNPIP merupakan bukti nyata komitmen kerja sama TPID di seluruh wilayah Sulampua, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Pj. Gubernur Gorontalo juga menyampaikan, TPID Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi TPIP-TPID wilayah Sulampua, melalui berbagai sinergi untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan.
Selama tahun 2024, TPID Sulampua telah melaksanakan 31 program Good Agricultural Practice (GAP) untuk mendukung praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan, melalui dukungan infrastruktur pertanian.
Selain itu, 19 program hilirisasi produk pertanian dan 25 KAD Government to Government juga turut dilaksanakan.
Tak hanya itu, ada 23 KAD Business to Business yang telah difasilitasi, guna memperkuat stabilitas pasokan pangan antar daerah.
Selain itu, terdapat 36 program fasilitasi distribusi pangan yang telah dilakukan TPID di wilayah Sulampua, sepanjang tahun 2024.
Program ini bertujuan, untuk mengatasi tantangan rantai pasok dan menjaga kestabilan pasokan pangan, khususnya di wilayah yang menghadapi kendala geografis.
Ke depan, TPID wilayah Sulampua akan terus bersinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan, melalui dua langkah strategis.
Pertama, penguatan pasokan pangan antar waktu dan antar daerah, dan kedua, peningkatan efisiensi rantai pasok di wilayah Sulampua.
Kedua strategi ini diharapkan dapat mengatasi disparitas harga antar daerah, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.
