INKAM, MAKASSAR – Persiapan Program Penjaminan Polis Asuransi Pada tahun 2024, LPS mulai menyusun peraturan pelaksanaan yang diamanatkan UU P2SK, terkait Program Penjaminan Polis.
“LPS terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan peraturan pelaksanaan, yang diamanatkan UU P2SK,” ujar Kepala Divisi Surveilans Asuransi Rengga Gemilang Putra, pada acara Temu Media di Makassar, Selasa (30/07/2024).
Selain itu, LPS juga telah resmi menjadi anggota penuh International Forum of Insurance Guarantee Scheme (IFIGS), sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 25 penjamin asuransi dari 22 negara.
Dengan menjadi anggota IFIGS, LPS dapat lebih mudah untuk memperoleh informasi, dan mendapat sharing pengalaman dari pelaksanaan penjaminan asuransi di negara-negara lain, yang menjadi anggota IFIGS.
LPS mempertahankan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material (WTP), untuk Laporan Keuangan Tahun 2023, sebanyak sepuluh kali berturut-turut sejak 2014.
Laporan Keuangan LPS selalu memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sepuluh kali berturut-turut sejak 2014.
LPS juga mendapatkan kategori “terjaga” dengan skor di atas rata-rata nasional, selama tiga tahun berturut-turut dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, LPS meraih predikat “Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
Penghargaan lain yang diraih LPS adalah HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 (Indonesia Region), atas komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja, yang mendukung pengembangan talenta terbaik.
