INKAM, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar bekerja sama dengan Program Studi S3 Ilmu Politik, Fisip Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Webinar Nasional dengan tema Pemilu Serentak 2024 dan Kualitas Partisipasi Pemilih, Minggu (26/12/2021).
Kegiatan Webinar Nasional ini menghadirkan dua Pemantik, Misnah M. Attas ( Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan) dan Laode Arumahi (Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan). Juga menghadirkan tiga Pemateri, Prof Ramlan Surbakti (Pakar Kepemiluan), Prof Muhammad (Ketua DKPP Republik Indonesia), dan Drs. H. Anwar Hafid, M.Si, (Anggota Komisi 2 DPR RI).
Ketua KPU Makassar M. Faridl Wajdi, dan Dekan Fisip Unhas Prof. Armin Arsyad hadir memberi sambutan, kegiatan Webinar Nasional ini dimoderatori oleh Endang Sari (Komisioner KPU Makassar). Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 peserta dari berbagai latar belakang; diantaranya penyelenggara KPU-Bawaslu se-Indonesia, akademisi, peneliti, jurnalis, mahasiswa,ASN dan masyarakat umum.
Baca juga: Begini Cara TK Islam Athirah 1, Menyambut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Dalam pengantarnya, Laode Arumahi dan Misnah M. Attas dari KPU dan Bawaslu Sulsel, memberi gambaran kegiatan pengawasan partisipatif dan juga kegiatan sosialisasi, serta upaya pendidikan pemilih yang telah dan sementara berjalan di Sulsel. Pemaparan ini memantik diskusi terkait kualitas partisipasi pemilih, dalam menyongsong tahapan Pemilu serentak tahun 2024.
Pemateri pertama anggota Komisi 2 DPR RI, Anwar Hafid menegaskan tentang perlunya dukungan anggaran bagi penyelenggaraan Pemilu, pentingnya independensi KPU dalam menentukan jadwal tahapan pemilihan, dan penegasannya agar sebaiknya komisioner KPU daerah yang masa jabatannya berdekatan waktu dengan Hari pemilu 2024, cukup diperpanjang masa jabatannya.
“Jjika tidak itu dilakukan, mama akan menambah kerumitan baru Pemilu, manakala rekruitment penyelenggara daerah dilakukan saat tahapan krusial pemilu sementara berlangsung,” ungkapnya
Pembicara kedua yaitu pakar kepemiluan Prof. Ramlan Surbakti, menjelaskan tentang Pemilu Indonesia merupakan Pemilu paling kompleks di dunia, dan pemungutan serta perhitungan suara di tingkat TPS merupakan best practice Demokrasi ala Indonesia yang diakui dunia, karena jaminan transparansi yang diberikan kepada publik.
Baca juga: Orangtua Harus Cakap Digital Demi Lindungi Anak dari Konten Pornografi
Walaupun Prof. Ramlan dalam ulasannya juga mengkritisi terkait proses rekapitulasi pemilu Indonesia yang memakan waktu sangat lama, dan juga regulasi tentang dana kampanye yang belum tegas ditegakkan, dan pasal-pasal terkait dana kampanye di Undang-undang Pemilu masih terkesan hanya menjadi pajangan.
Prof.Ramlan Surbakti juga pada kesempatan ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk partisipasi pemilih, dan bagaimana prasyarat yang harus terpenuhi dalan desain tata kelola pemilu, untuk menjaga kualitas partisipasi pemilih tersebut.
Pembicara terakhir adalah Prof. Muhammad selaku ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), yang menitikberatkan pembahasannya pada pentingnya independensi dan penegakan kode etik oleh para penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, sebagai prasyarat lahirnya pemilu yang berintegritas.
