Setelah Klarifikasi Terkait Aksi Unras, Mukhtar Tahir Kembali Lakukan Diskusi Terbuka Bersama AMP

INKAM, MAKASSAR – Kepala Dinas Sosial Kota Makassar mendapatkan kritik dari sejumlah Organisasi Mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Makasssar (AMP), terkait Bantuan Sosial COVID-19 pada Jum’at 10 Juli 2020 lalu.

Kritik tersebut disampaikan dengan aksi unjuk rasa. Tidak tinggal diam, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir, langsung jawab tuntutan para demonstran melalui awak media, karena saat aksi dilakukan, Kadis Sosial Kota Makassar tak berada di kantornya.

Namun tidak sampai disitu, Utta sapaan akrab Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, kembali mengundang langsung seluruh aktivis yang tergabung dalam AMP, yang sempat lakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, untuk diskusi terbuka di Kantor Dinas Sosial, pada Selasa, (14/07) sore.

Dalam diskusi, Mukhtar Tahir selaku Kadis Sosial Kota Makassar mengungkapkan, transparansi anggaran senilai Rp 52 Miliar seperti yang dipertanyakan, sudah terpakai senilai kurang lebih Rp 32 Miliar untuk pengadaan 60.000 paket beserta pengeluaran lainnya, untuk mendukung agar paket tersebut sesuai target dan terealisasi ke Masyarakat.

Lebih lanjut Utta juga sampaikan, dana yang telah dibelanjakan senilai 32 Miliar tersebut, sekarang sementara dalam proses pemeriksaan pihak Apik dan BPKP “Setelah sudah ada hasil pemeriksaan oleh pihak tersebut, maka akan di jelaskan kembali kepada teman-teman,” terang Mukhtar Tahir.

Lanjut dijelaskan, sisa kurang lebih 20 Miliar, tinggal menunggu hasil dari Apik dan BPKP. Setelah itu, barulah akan kembali membuat program untuk masyarakat Kota Makassar.

Terkait alasan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar mengundang aktivis untuk berdiskusi, disebutnya sebagai bukti transparansi dalam menjalakan tugas sebagai Kepala Dinas.

“Sengaja saya mengundang adik-adik yang melakukan aksi, karena transparansi ini adalah hal utama dalam menjalankan pemerintahan, dan juga saya apresiasi kepada teman teman yang juga aktif dalam lakukan pemantauan atau pengawasan dengan cara menyampaikan krtitikan serta saran, melalui hal yang memang sudah tugas dari adik adik mahasiswa,” kuncinya.

READ  Catat, Mulai 20 Juni, Yang Melanggar Protokol Kesehatan Diberi Sanksi

Di Pihak lain, Jendral Lapangan (Jendlap) aliansi AMP, Ismail memberikan apresiasi kepada Kadinsos Kota Makassar, pasalnya merupakan satu-satunya kepala dinas di Kota Makassar yang berani mengundang pihaknya untuk menggelar diskusi terbuka.

“Terima kasih banyak kepada pak kadis sudah mengundang kami, dan sudah menjelaskan kepada kami dengan sangat detail terkait bantuan sosial ini. Sudah kita liat bagaimana datanya jelas tertera hitam diatas putih,” ungkapnya pasca menghadiri diskusi terbuka.

Lanjutnya menjelaskan, terkait rencana unjuk rasa yang hendak digelar di depan kantor DPRD Kota Makassar, bahwa aksi tersebut akan dibatalkan.

“Karena tujuan aksi kita sudah terpenuhi, dan pertanyaan-pertanyaan kita sudah dijawab oleh pak kadis, jadi apa lagi yang mau kita tuntut. Jadi dipastikan aksi tersebut akan kami batalkan,” kuncinya.

Ditempat yang berbeda, salah satu Aktifis yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat LSM KIPFA RI menambahkan, langkah yang dilakukan Kadis Sosial, dengan mengajak diskusi terbuka terkait tuntutan para demostran adalah hal patut diapresiasi, karena hal tersebut membangun secara keterbukaan informasi kepada publik,” ujar Malik selaku wakil ketua LSM KIPFA RI.

Comments

comments

Check Also

Pria Tewas Bersimbah Darah di Jalan Veteran Utara Makassar

INKAM, MAKASSAR – Seorang pria yang diketahui bernama Anto, dalam kondisi bersimbah darah dan sudah …