INKAM, MAKASSAR – Forum Orang Tua Murid Sulsel menilai, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Makassar cacat hukum. Itu karena tidak sesuasi dengan Peraturan Mendikbud no 44 tahun 2019. Selain itu, sejumlah sekolah dinilai tidak memahami terkait sistem zonasi 50 persen.
“Kami menilai petunjuk teknis PPDB SMA dan SMK di Makassar ini cacat hukum karena dikeluarkan oleh pelaksana tugas (plt). Seharusnya yang keluar ada peraturan Gubernur berdasarkan Permendikbud,” kata Herman Hafid Nassa, selaku ketua forum orang tua murid, Senin, 6 Juli 2020.
Herman menyebut, dalam Permendikmud zonasi yang dimaksud 50 persen adalah total dari jumlah siswa yang akan diterima. Dan Ia menilai zonasi di Makassar saat ini tidak paham dengan hal tersebut. Selain itu,. penarikan jarak dalam sistem zonasi dinilai salah karena tidak sesuai dengan yang semestinya.
Kami menilai petunjuk teknis PPDB SMA dan SMK di Makassar ini cacat hukum karena dikeluarkan oleh pelaksana tugas (plt).
“Penarikan jarak tidak dilakukan secara manual, penarikan dilakukan secara online dengan melibatkan PT. Telkom dengan memanfaatkan peta digital sehingga jarak bisa sampai tiga kali lipat dari jarak yang semestinya,” ujarnya.
Ia menyebut, salah satu anggota dari forum mengeluhkan persoalan jarak sebab ada siswa yang tinggal di depan sekolah tapi tidak bisa lulus di jalur zonasi, dan sekolah tidak bisa memberi penjelasan. Titik jarak rumah ke sekolah semuanya telah di tentukan oleh pihak PT. Telkom.
“Tahun sebelumnya penarikan jarak secara manual jadi lebih jelas pengukurannya sisa garis lurus. Sekarang ini penarikan jarak diatur oleh PT. Telkom sesuasi dengan inisiatif dari plt Kepala Dinas Pendidikan. Jadi saya menyimpulkan penarikan jarak zonasi 99 persen salah,” tutur Herman.
Lebih lanjut, Herman berharap, dari pihak PT. Telkom selaku penyedia titik zonasi dapat melakukan evaluasi terhadap penarikan jarak, apalagi dalam kasus ini tidak sedikit orang yang dirugikan.
